Search
22 Januari 2026
Menko Pangan Zulkifli Hasan Dorong Revitalisasi Perkebunan Cokelat Rakyat demi Kejar SwasembadaBANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen memperkuat sektor perkebunan rakyat sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa nilai tambah komoditas unggulan tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani kecil. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pengembangan perkebunan berbasis rakyat merupakan instruksi langsung dari Presiden.
Fokus kebijakan ini adalah menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, di mana lahan-lahan produktif dikelola secara mandiri oleh masyarakat dengan pendampingan teknis dari pemerintah.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah harus mengembangkan perkebunan rakyat. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan," ujar Zulkifli saat memberikan keterangan di Ponpes Al-Mukhlis di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).
Sehingga manfaatnya dirasakan secara merata, bukan hanya oleh kelompok usaha besar atau konglomerat.
Zulkifli merinci sejumlah komoditas yang menjadi prioritas pengembangan, di antaranya cokelat (kakao), kopi, kelapa, karet, teh, cengkih, lada, hingga tanaman bernilai tinggi seperti vanili, pala, dan akar wangi. Khusus untuk komoditas cokelat, Zulkifli menyoroti adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan industri nasional dan kapasitas produksi dalam negeri. Saat ini, Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan cokelat domestik.
"Kebutuhan cokelat kita sangat besar, namun produksi lokal belum mencukupi. Maka, kita galakkan kembali perkebunan cokelat rakyat agar ke depan Indonesia mampu mencapai swasembada," tuturnya. Selain aspek ekonomi, revitalisasi perkebunan rakyat juga diproyeksikan sebagai solusi atas persoalan lingkungan, terutama rehabilitasi lahan kritis. Penanaman komoditas perkebunan di lahan-lahan kosong dinilai efektif untuk memitigasi risiko bencana ekologis seperti banjir.
Zulkifli menjelaskan bahwa lahan yang dikelola secara aktif akan memberikan dua manfaat sekaligus (double benefit). Secara ekologis, vegetasi tanaman perkebunan berfungsi menjaga resapan air dan memperbaiki kualitas lingkungan. Di sisi lain, masyarakat pemilik lahan mendapatkan sumber penghasilan tetap dari hasil panen.
"Jika lahan dibiarkan kosong, selain tidak produktif, risiko banjir akan meningkat. Namun, dengan ditanami cokelat misalnya, kita tidak hanya menjaga lingkungan tetap sehat dan memperbaiki serapan karbon, tetapi juga memastikan rakyat memperoleh penghasilan," tambah Zulkifli. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah ekonomi hijau global, di mana kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi rakyat berjalan beriringan. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme.
Sumber Berita: Kompas.com
Sumber foto: Humas Kemenko Pangan
