05 Maret 2026

Tingkatkan gizi anak di rumah, MBG didorong sinergi dengan Puspaga

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mensinergikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk meningkatkan kapasitas orang tua/keluarga dalam pemenuhan gizi anak di rumah berbasis pada kearifan pangan lokal.

"Ada dua dimensi penting yang menjadi fokus kontribusi Kementerian PPPA, yakni pengasuhan dan partisipasi anak. Untuk itu Kementerian PPPA mensinergikan Program MBG dengan implementasi Puspaga dalam upaya meningkatkan kapasitas orang tua/keluarga tentang pemenuhan gizi anak di rumah berbasis pada kearifan pangan lokal," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Hal ini penting, menurut dia, karena Program MBG harus dilaksanakan dalam kerangka perlindungan anak yang memiliki hak dasar atas pemenuhan gizi dan kesehatan tanpa diskriminasi.

"Puspaga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak. Selain edukasi gizi bagi orang tua, Kementerian PPPA juga fokus untuk meningkatkan partisipasi anak dalam mempromosikan pentingnya makan bergizi dan menjadi pendidik sebaya (peer educator) bagi sesama teman sebayanya melalui sinergi implementasi Forum Anak," kata Menteri PPPA Arifatul Fauzi.

Selain itu pihaknya pun mendorong partisipasi aktif perempuan sebagai penggerak kebermanfaatan Program MBG.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, khususnya Pasal 49, Kementerian PPPA diamanatkan untuk melakukan sinergi program dalam kerangka perlindungan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, mendorong dan memfasilitasi partisipasi perempuan sebagai penggerak kebermanfaatan program. Ketiga, berkoordinasi dalam pemantauan permasalahan anak dalam Program MBG.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan MBG.

Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana utama tidak bekerja sendiri, melainkan didukung oleh seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, mulai dari camat, lurah, bupati, wali kota, hingga kepala dinas.

"Peran pemerintah daerah sangat strategis, diantaranya dalam memfasilitasi jaminan mutu dan keamanan pangan, penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku, sekaligus pemanfaatan pangan lokal," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Sumber Berita : ANTARA News

Sumber Foto :  ANTARA News

#menteri-koordinator-bidang-pangan #pemerintah #Cadangan_Pangan_dan_Bantuan_Pangan

237 Views